Selasa, 12 Juni 2012

sejarah otonomi daerah


SEJARAH TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SAMPAI LAHIRNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH NO.12 TAHUN 2008


            Sebelum saya menjelaskan tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita mengingat kembali tentang peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi.
~    Peristiwa Rengasdengklok
            Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang ini masih dirahasiakan oleh Jepang. Namun demikian para pemimpin pergerakan dan pemuda Indonesia lewat siaran luar negeri telah mengetahui pada tanggal 15 Agustus 1945. Untuk itu para pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Pegangsaan Timur No.56 Jakarta dan meminta agar mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari pengaruh Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui dengan alasan bahwa proklamasi perlu dibicarakan dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
lanjutkan....
Sehingga pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 mengadakan rapat di ruang Laboratorium Mikrobiologi di Pegangsaan Timur yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Syodanco Singgih, dan Chaerul Saleh sebagai pemimpinnya. Hasil rapat disampaikan oleh Darwis dan Wikana yaitu mendesak agar Soekarno-Hatta memutuskan ikatan dengan Jepang. Muncul suasana tegang sebab Soekarno-Hatta tidak menyetujuinya. Namun golongan muda tetap mendesak agar tanggal 16 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan. Prinsip golongan tua menekankan masih perlunya diadakan rapat PPKI. Kemudian dini hari tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71 Jakarta dengan keputusan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota agar tidak terkena pengaruh Jepang. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik oleh Soekarni, Yusuf Kunto, dan Syodanco Singgih ke Rangasdengklok. Pada sore harinya, Ahmad Soebarjo memberi jaminan bahwa selambat-lambantnya esok hari tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta akan memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, maka Cudanco Subeno (komandan kompi tentara PETA di Rengasdengklok) memperbolehkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta.
~    Perumusan Teks Proklamasi
            Atas jasa Ahmad Soebarjo pertemuan diadakan di rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi. Menjelang pagi tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dam Ahmad Soebarjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, B.M Diah, dan Sudiro. Naskah proklamasi yang ditulis tanggan oleh Soekarno dibacakan di hadapan peserta rapat.
            Setelah mendapat persetujuan ini dan siapa yang menandatangani teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Disetujui pula bahwa proklamasi diadakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta.
~    Pernyataan Proklamasi
            Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 WIB di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dibacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno didampingi Drs. Moh. Hatta dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Cudanco Latief Hendradiningrat dan diiringi dengan nyanyian lagu Indonesia Raya dan diteruskan oleh sambutan Walikota Suwiryo dan Dr. Mawardi. Setelah upacara selesai masing-masing meninggalkan tempat. Proklamasi berlangsung secara sederhana, namun penuh khidmat dan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang terdiri dari para pemimpin bangsa, kelompok pemuda para pejuang dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut.
            Pernyataan proklamasi memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, lepas dari belenggu penjajahan asing dan lainnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia dapat menentukan hidupnya sendiri sesuai dengan harkat dan martabat, serta sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian proklamasi membawa perubahan yang besar dalam kehidupan bangsa Indonesia.

            Dan kita akan merfresh kembali tentang sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai tahun 1950.

Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa bangsa – bangsa yang dikuasai Jepang, termasuk daerah Hindia Timur (Indonesia), akan diperkenankan merdeka kelak. Penyebab keluarnya pernyataan tersebut adalah Jepang berharap rakyat bangsa-bangsa yang dijanjikannya itu bersedia membantu Jepang dalam mempertahankan daerahnya melawan pihak sekutu.
Pada tahun 1945 ada dua partai yang berdiri yaitu, partai politik yang berhaluan agama yang bernama Partai Kristen Indonesia (PARTINDO) yang dipimpin oleh Dr. Probowinoto dan gabungan partai politik berhaluan sosial-komunis yang bernama Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (PRS) yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin.
Pada tanggal 28 Mei 1945 Moh. Yamin, Supomo, dan Soekarno meresmikan Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Badan ini mulai merumuskan Undang - Undang Dasar, dimulai dengan persoalan dasar Negara.
Pada tanggal 29 Mei 1945 Moh. Yamin mengadakan sidang pertama BPUPKI yang mengemukakan lima gagasannya tentang dasar Negara, yaitu :


1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo membacakan gagasannya yang berisi :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat
            Pada tanggal 01 Juni 1945 Soekarno mengemukakan gagasannya, yang diberi nama Pancasila. Oleh karena itu, hari ini dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Yaitu :
  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasonalisme atau peri kemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5.  Ketuhanan Yang Maha Esa
           
            BPUPKI sempat membentuk suatu panitia kecil yang bertugas menampung saran, usul, dan konsep – konsep yang diberikan. Panitia ini dipimpin oleh Soekarno yang terdri atas Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Subarjdo, A. A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wachid Hasjim, H. A. Salim, dan Abikunso. Panitia ini lebih dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan.
            Pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang didalamnya terdapat rumusan dasar Negara setelah mengalami perubahan tujuh kata dalam dasar yang pertama.
Pada tanggal 10 Juli 1945 sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang- Undang Dasar, termasuk pembukaan atau preambulnya oleh Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno.

            Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengemukakan tiga konsep yang telah menjadia hasil bahasannya. Ketiga konsep tersebut ialah pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Konsep – konsep ini diterima BPUPKI. Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil tiga alinea pertama Piagam Jakarta dengan sisipan – sisipan, terutama di alinea pertama dan kedua. Sementara tu, konsep pembukaan UUD hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat dan terakhir Piagam Jakarta. BPUPKI kemudian membentuk sebuah Panitia kecil perancang UUD yang diketuai oleh Supomo. Hasil rumusan Panitia Kecil ini disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Supomo. Pada tanggal 06 Agustus 1945 kota Hiroshima selama Perang Dunia II merupakan pusat regional militer dan produsen peralatan perang. Hiroshima dijatuhi bom atom yang dijuluki “little boy” yang dilepaskan oleh pesawat B-29 Superfortness. Pada tanggal 07 Agustus 1945 karena BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya, maka dibubarkan dan digantikan oleh Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai, yang beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan wakilnya Moh. Hatta dan penasihatnya Ahmad Soebardjo.
            Pada tanggal 09 Agustus 1945 PPKI resmi. Didirikan di Dalat, Saigon, oleh Jendral Terauchi selaku penglima armada Jepang untuk Asia Tenggara.
Pada tanggal 09 Agustus 1945 pula kota Nagasaki menyusul dijatuhi bom atom yang dijuluki “fat man”. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena peritiwa tanggal 09 Agustus 1945 membuat kekuasaan Jepang semakin melemah. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Sutan Sjahrir mendesak Ir. Soekarno dan Moh. Hatta untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang. Karena ia menganggap bahwa itu hanya tipu muslihat Jepang. Desakan ini dilakukannya dalam pertemuan dengan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tak lama kembalinya dari Dalat.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 pula di Laboratorium Bakteriologi (Jakarta Pusat) diadakan pertemuan antara beberapa pemuda dan mahasiswa. Chairul Saleh sebagai pemimpin pertemuan tersebut. Mereka sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Meraka juga sepakat bahwa kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat Indonesia sendiri yang tidak bergantung pada bangsa lain. Oleh karena itu, kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Para pemuda juga akan meminta Soekarano dan Moh. Hatta untuk memutuskan segala hubungannya dengan Jepang. Kemudian rapat memutuskan untuk mengirim Wikana dan Darwis kepada kedua tokoh tersebut untuk menyampaikan keputusan rapat para pemuda.
            Wikana dan Darwis tiba di tempat kediaman Soekarno di Jalam Pegangsaan Timur, no. 56, Jakarta, sekitar pukul 21.00. keduanya menyampaikan hasil – hasil keputusan rapat. Mereka juga mendesak agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada tanggal pada keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada waktu itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Moh. Hatta, Iwa Kusumasumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Subardjo. Setelah berunding dengan tokoh – tokoh tersebut, Soekarno menyatakan bahwa mereka tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda. Soekarno menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945 sudah direncanakan akan diadakan sidang PPKI yang hendak membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Lewat tengah malam, para pemuda kembali mengadakan pertemuan di Asrama Baperpi (Badan Permusyawaratan Pemuda Indonesia) di Jl. Cikini, no.71, Jakarta. Mereka membahas sikap tokoh – tokoh politik, misalnya Soekarno dan Moh. Hatta. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan untuk bertindak tegas. Salah satunya adalah mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang.
Tempat yang dipilih untuk mengamankan Soekarno dan Moh. Hatta adalah Rengasdengklok, suatu kota kawedanan d Karawang. Tempat ini dipilih karena merupakan markas PETA (Pembela Tanah Air) di bawah Cudanco (Komandan Kompi) Subeno dan letaknya terpencil dari jalan raya Jakarta-Cirebon. Selain itu, Cudan Rengasdengklok berada di bawah Komando Daidan PETA Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan PETA Jakarta.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 usaha para pemuda tersebut untuk mengamankan Soekarno dan Moh. Hatta dilaksanakan pukul 04.00 dini hari. Chairul Saleh dan Muwardi ditugaskan untuk menjemput Soekarno, sedangkan Sukarni dan Jusuf Kunto menjemput Moh. Hatta. Sekitar pukul 04.00 WIB, berangkatlah rombongan dari Pegangsaan Timur, no. 56, Jakarta. Rombongan ini dikawal oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Cudanco Singgih. Rombongan Soekarno dan Moh. Hatta tiba d Rengasdengklok dengan selamat pada pagi hari. Rombongan ini terdiri atas Sukarni, Jusuf Kunto, Sutjipto, dan Umar Bachsan. Sukarni menjelaskan maksud membawa kedua tokoh politik tersebut menyikir dari Jakarta. Soekarno dan Moh. Hatta diminta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
            Tetapi keadaan di Jakarta mulai genting. Jusuf kunto kembali ke Jakarta untuk melaporkan keadaan di Rengasdengklok kepada Ahmad Subardjo yang sedang mencari Soekarno dan Moh. Hatta. Akhrinya mereka mencapai kesepakatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kelompok kaigun sudah menyiapkan tempat yang aman, yaitu rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Mereka menjemput Soekarno dan Moh. Hatta, kemudian meminta mereka segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kedua tokoh tersebut bersedia untuk menandantangani pernyataan kemerdekaan Indonesia, asalkan diadakan di Jakarta. Awalnya para pemuda menolak, tetapi Ahmad Subardjo memberikan jaminan. Akhrinya mereka pun setuju.
Sekitar pukul 23.00 WIB. Rombongan tiba di Jakarta. Sesampainya mereka di sana sudah menanti B. M. Diah dari surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Hokokai, Sayuti Melik. Iwa Kusumamantri, dan para anggota PPKI. Subardjo dan Iwa mendatangi tempat para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Tetapi mereka menolak karena tidak ada kesepakatan bahwa di sana ditandatanganinya. Subadjo menjelaskan karena mencegah gangguan dan halangan dari Kempetai Jepang. Para pemuda sepakat, tetapi hanya Chairul Saleh dan Sukarni yang datang sebagai wakil para pemuda. Anggota PPKI banyak yang datang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 01.30 perundingan dimulai. Soekarno dan Moh. Hatta mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan ditandatangani keesokan harinya di hadapan sidang PPKI. Sukarni dan Chairul Saleh sebagai wakil kaum muda menolak usul tersebut. Sukarni kemudian membacakan teks yang sudah dipersiapkan oleh para pemuda, yang berisi pernyataan kemerdekaan, penekanaan bahwa rakyat akan merebut badan – badan pemerintahan yang dikuasai asing. Soekarno, Moh. Hatta, dan anggota PPKI lainnya, menganggap teks tersebut terlalu keras dan mereka menolaknya.
Soekarno dengan bantuan Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo kemudian meyiapkan teks dengan judul “Maklumat Kemerdekaan”, atas usul Iwa, kata maklumat diganti dengan istilah proklamasi sehingga berbunyi “Proklamasi Kemerdekaan”. Keseluruhan rumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terdiri atas dua bagian pokok. Bagian pertama merupakan saran Ahmad Subardjo yang diambil dari rumusan BPUPKI. Sementara itu, bagian kedua merupakan buah pikiran Moh. Hatta.  Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari, barisan pemuda dan rakyat yang mendengar rencana kemerdekaan diproklamasikan berbondong – bondong datang ke lapang Ikada (sekarang lapang Monas, Jakarta Pusat). Infomasi yang mereka dapat itu tidak benar, padahal proklamasi di adakan di depan kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, no.56 Jakarta Pusat. Setelah mendengarnya mereka segera menuju kesana. Menjelang upacara proklamasi terjadi ketegangan antara Bung karno dan Muwardi. Muwari mendesak Bung Karno untuk segera memulai upacara, tetapi Bung Karno baru memulai saat Bung Hatta muncul beberapa menit sebelum pukul 10.00 WIB.  Dalam suasana yang hening, Abdul Latief, Cudanco Peta, mengibarkan bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya yang secara spontan dinyanyikan oleh segenap hardirin. Kurang lebih lima belas menit setelah upacara, serdadu Jepang datang untk\uk mencegah, tetapi mereka terlambat. Rakyat sudah bertekad untuk mempertahankannya.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tetapi bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari para penjajah, melainkan awal dari pembentukan sebuah Negara yang demokratis, berdaulat, dan memiliki integritas di lingkungan internasional.
            Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mencapai kesepakatan tentang beberapa hal yang mendasar, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya sistem birokrasi di Indonesia, yaitu :
  1. Menetapkan dan mengesahakan UUD RI 1945
  2. Memilih dan mengangkat pimpinan tinggi Negara
  3. Membentuk Komite Nasiona Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 Pada tanggal 19 Agustus 1945 sidang kedua PPKI berhasil membentuk 12 departemen dan 4 menteri Negara tanpa portofolio sebagai badan eksekutif.
Pada tanggal 22 Agustus 1945 KNIP yang baru saja dibentuk berwenang untuk membantu tugas kepresidenan menjadi actor yang secara aktif menjaga pemerintahan di Jakarta saat para pemuda bangsa melakukan hijrah pemerintahan ke Yogyakarta.
Pada tanggal 29 Agustus 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) berhasil dilantik atas prakarsa dari Sahrir sebagai perwakilan terkuat dari kelompok sosialis, dinyatakan perlunya dibuat sebuah badan pekerja untuk memaksimalkan pencapaian tugas–tugas dari KNIP.
Pada tanggal 02 September 1945 telah disusun kabinet yang pada dasarnya mencerminkan komposisi yang mewakili keragaman ideologi di Indonesia.
Pada tanggal 04 September 1945 hasil sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 diumumkan.
Pada pertengahan bulan September 1945 tentara sekutu yang diboncengi Netherlands Indies Civil Administration (NICA) datang, para pemuda anggota badan-badan perjuangan BKR melakukan gerakan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dproklamasikan. Pemerintah RI kemudian menyadari bahwa BKR tidak cukup solid untuk menghadapi provokasi Belanda. Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dipanggil pemerintah untuk menyusun sebuah tentara nasional yang efektif.
Pada tanggal 05 Oktoer 1945 dikeluarkan Mkalumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dipimpin oleh Supriyadi, yang pernah memimpin pemberontakan PETA di Blitar. Namun Supriyadi menghilang dan tidak muncul kembali.
Pada tanggal 16 Oktober 1945 posisi wewenang KNIP yang dikukuhkan melalui Maklumat X, menetapkan bahwa KNIP memiliki kewenang eksekutif dan legislative yang setara dengan DPR untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang sebenarnya.
Pada tanggal 20 Oktober 1945 Oerip Soemohardjo Panglima KNIL diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR.
Pada tanggal 03 November 1945 kebijakan mengenai KNIP yang disetarakan dengan DPR tetapi hanya untuk waktu yang sementara yang ditandatangani oleh Wakil Presiden atas desakan dari Sahrir sebagai ketua Badan Pekerja-Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Isi maklumat tersebut sebagai berikut :
1. Pemerintah RI mgnhendaki munculnya partai – partai politik untuk menjadi media dalam menyalurkan dan mempresetasikan seluruh aliran dan faham yang terdapat di Indonesia.
2. Pemerintah RI menetapkan bahwa pembentukan partai – partai politik telah tersusun secara rapi sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilakukan awal Januari 1946.
Maklumat ini hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasikan suara rakyat yang majemuk. Meskipun partai – partai politik baru bermuculan, setelah dikeluarkannya Maklumat ini, kondisi keragaman ideolodi ini telah berperan besar dalam susunan lembaga kepresidenan Negara dan menetapkan kebebasan untuk membentuk partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan.
Pada tanggal 07 November 1945 berdirinya partai politik berhaluan agama yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyum) yang dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo.
Pada tanggal 08 November 1945 berdirinya partai politik berhaluan sosial-komunis yang bernama Partai Buruh Indonesia (PBI) yang dipimipin oleh Nyono.
Pada tanggal 08 November 1945 pula berdirinya partai politik berhaluan sosial-komunis yang bernama Partai Rakyat Jelata yang dipimpin oleh Sutan Dewanis.
Pada tanggal 12 November 1945, TKR mengadakan konferensi di Yogyakarta. Dalam konferensi tersebut, Kolonel Sudirman dipilih sebagai pimpinan tertinggi TKR. Saat itu, Sudirman menjabat sebagai Panglima Divisi V Banyumas. Oerip Soemohardjo tetap menjabat sebagai kepala staf.
Pada tanggal 08 Desember 1945 berdirinya partai politik berhaluan agama yang bernama Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang dipimpin oleh I. J. Kasimo.
Pada tanggal 17 Desember 1945 berdirinya partai politik berhaluan sosial-komunis yang bernama Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) yang dipimpin oleh J. B. Assa. Pada tanggal 18 Desember 1945 pemerintah secara resmi mengangkat Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jendral. Sementara itu, Kepala staf TKR dijabat oleh Oerip Soemohardjo dengan pangkat letnan jendral. Sejak itu, komando atau kesatuan – kesatuan bersenjata yang ada, sepert laskar – laskar, diintegrasikan ke dalam TKR.
Pada Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Repubik Indonesia (TRI).
Pada awal tahun 1946 saat dimana Jakarta dalam keadaan yang genting. Contohnya rawan oleh terror dan intimidasi pihak asing.
Pada tanggal 04 Januari 1946 para petinggi bangsa harus memindahkan ibu kota Negara ke Yogyakarta untuk sementara waktu. Asalan pemilihan Yogyakarta adalah bahwa di kota ini terdapat markas besar tentara, pasukan Laskar Hizbullah Sabilillah, dan Laskar Mataram pmpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang siap sedia untuk bertempur apabila terjadi keadaan yang paling genting sekali pun.
Pada tanggal 29 Januari 1946 berdirinya partai politik berhaluan nasionalis yaitu PNI penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia, dan Gabungan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Sidik Djojosukarso. Menurut partai ini, kemandirian nasional mutlak untuk mecapai Negara berdaulat.
Pada tanggal 05 Juli 1946 sebagai wujud implementasi dari kebijakan ekonomi progresif, pemerintah Republik Indonesia menetapkan peraturan tentang pembentukan Bank Negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 Tahun 1946, Bank Negara Indonesia 1946 menjadi bank umum pertama milik pemerintah RI. Pemerintah menunjuk Margono Djojohadikusumo untuk menjabat sebgai pemimpin / kepala BNI 1946.
Pada tanggal 01 oktober 1946, pemerintah mengeluarkan UU No. 17 tahun 1946 yang berisi tentang pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). UU ini diperkuat dengan UU No. 19 tahun 1946 yang mengatur penukaran mata uang Jepang terhadap ORI. Berikut ini beberapa peraturan penukaran mata uang Jepang tersebut.
1. Di Jawa dan Madura, satu rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang.
2. Di luar Jawa dan Madura, satu rupiah ORI sama dengan 100 rupiah uang Jepang.
            Pada awal tahun 1947 Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan dagang di Singapura yang bernama Indonesia Office (Indoff). Lembaga ini bertugas menajalankan tugas diplomasi ekonomi sebagai sebuah strategi untuk mencapai kepentingan luar negeri Indonesia.
Strategi ini cukup efektif karena dua hal utama. Pertama, Negara – Negara yang berinteraksi dagang langsung dengan Indonesia mersa tidak nyaman dengan adanya blockade laut Belanda. Kedua, Negara – Negara partener dagang Indonesia aan secara langsung mendukung Indonesia untuk mencabut blokade laut Belanda berdasarkan alasan kelancaran kepentingan ekonomi dan perdagangan mereka terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia selanjutnya mengintensifkan kontak dagang dengan Negara – Negara yang mamberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia tersebut.
Pada tanggal 19 Januari 1947 keluar kebijakan keuangan dan ekonomi progresif dar pemerintah yang diresmikan bernama Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan perekonomian salam dua samapai tiga tahun. Sebagai hasilnya, Dr. A. K. Gani, Menteri Kemakmuran saat itu, mengajukan draf Rencara Pembangunan 10 tahun.
Kasimo yang menjabat sebagai Menteri Urusan Bahan Pangan, juga menggulirkan sebuah rencana untuk melakukan swasembada pangan keras. Rencana ini dikenal sebagai nama Kasimo Plan.
Pada tanggal 03 Juni 1947 presiden RI menetapkan TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tanggal 28 Juni 1947 Jendral Sudirman diangkat sebagai Panglima TNI dan dilantik di Yogyakarta.
Pada bulan September 1950 hingga April 1951 pemerintah RI di era awal kemerdekaan juga menyusun sebuah kebijakan perekonomian yang dinamakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, atau lebih dikenal dengan Program Benteng. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng adalah program ekonomi yang digagas oleh Dr. Sumitro Djojohadikusuma dan diterapkan pada masa kabinet Natsir.
Pada bulan April 1950 hingga 1953 Dr. Sumitro Djojohadikusumo menggagaskan sebuah sistem yaitu bahwa penataan kondisi ekonomi Indonesia harus diawali dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Para pengusaha nasional harus diberi prioritas untuk lebih berkembang dnegan pemberian bantusan modal dan pelantikan. Program ini dinamakan Program Bentang yang dimaksudkan untuk menghidupkan industri – industri kecil sebagai kekuatan utama perekonomian nasional. Meski telah direncanakan dengan baik, program ini tidak berhasil mancapai tujuan. Para pengusaha ternyata justru semakin bergantung kepada pemerintah tanpa berusaha secara mandiri. Program ini dilanjutkan dengan kebijakan Indonesianisasi. Di bawah kebinet Ali Sastromidjojo, Menteri Perekonomian , Iskaq Tjokroadisuryo, berusaha mendorong kemali pengusaha-pengusaha kecil untuk berkembang.

Upaya – upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :
1.      Pemerintah mewajibkan perusahaan asing untuk melatih tenaga – tenaga Indonesia.
2.      Pemerintah mendirikan perusahaan Negara
3.      Pemerintah memberikan kredit bagi pengusaha nasional
4.      Pemerintah memberikan perlindungan hukum yang jelas.

              Berbagai kebijakan – kebijakan perekonomian dan keuangan yang digagas oleh tokoh pemikir Indonesia di awal kemerdekaan ini merupakan sebuah langkah awal dalam membangun ekonomi dan moneter Negara.
Pada tanggal 12 Juni 1951 hasil kinerja Panitia Nasionalis de Javasche Bank mulai terlihat. Pemerintah RI memberhentikan Dr. Houwink dari posisi presiden de Javasche Bank dan mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden de Javasche yang baru. Pada tanggal 19 Juni 1951 pemerintahan Indonesia mengalami kesulitan dengan kondisi komposisi pegawai Nasionalis de Javasche Bank yang terdiri atas orang – orang Belanda. Karena kebijakan tersebut keuangan tidak dapat dikendalikan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Panita Nasionalisasi de Javasche Bank. Berfungsi untuk mempersiapkan pembentukan bank sentral Indonesia sebagai pengatur arus sirkulasi moneter Negara.
Pada tanggal 15 Desember 1951 pemerintah mengeluarkan UU No. 24 tahun 1951. Isinya menyangkut nasionalisasi de Javasche Bank N. V. menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di Indonesia. UU ini diperkuat dengan UU No. 11/1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang berisi tentang restruktruisasi tatanan birokrasi pejabat keuangan dan moneter Indonesia. Sebagai bank sentral milik pemerintah Indonesia, Bank Indonesia terus menjalankan peranannya dalam mengatur sirkulasi moneter dan menjaga ketahanan moneter Negara hingga saat ini.
Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi Sabang hingga Merauke melalui beberapa tahapan yang cukup panjang. Berawal dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federasi, negeri ini kemudian disepakati berbentuk NKRI yang sekaligus menandai pembubaran secara resmi negara RIS. 
Melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi, akhirnya bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan dari Belanda. Penandatanganan pengakuan kedaulatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 desember 1949. dengan diakuinya kedaulatan Indonesia ini maka bentuk negara Indonesia adalah menjadi Negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan Undang-Undang dasar atau Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar RIS.
Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar adalah bahwa Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya setelah KMB kemudian dilaksanakan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan UUD RIS bentuk Negara kita adalah federal, yang terdiri dari tujuh negara bagian RIS tersebut adalah :
~    Sumatera Timur
~    Sumatera Selatan
~    Pasudan
~    Jawa Timur
~    Madura
~    Negara Indonesia Timur, dan
~    Republik Indonesia
Dan kesembilan daerah otonom yaitu, adalah :
~    Riau
~    Bangka
~    Belitung
~    Kalimantan Barat
~    Dayak
~    Banjar
~    Kalimantan Tengah
~    Kalimantan Timur
~    Jawa Tengah

Negara-negara bagian di atas serta daerah-daerah otonom merupakan Negara boneka (tidak dapat bergerak sendiri) adalah ciptaan Belanda. Negara-negara boneka ini dimaksudkan akan dikendalikan Belanda yang bertujuan untuk mengalahkan RI yang juga ikut di dalamnya. Bentuk Negara federasi bukanlah bentuk Negara yang dicita-citakan bangsa Indonesia sebab tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, setelah RIS berusia kira-kira 6 bulan, suara-suara yang menghendaki agar kembali kebentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat. Sebab jiwa proklamasi 17 agustus 1945 menghendaki adanya persatuan seluruh bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan bangsa Indonesia untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedudukan golongan mereka yang setuju dengan bentuk Negara Serikat (golongan Federalis) semakin terlihat kejahatannya ketika Sultan Hamid dari Kalimantan Barat yang menjabat sebagai menteri negara bersekongkol dengan Westerling. Raymond Westerling melakukan aksi pembantaian terhadap ribuan rakyat di Sulawesi Selatan yang tidak berdosa dengan menggunakan APRAnya.
Petualangan APRA (angkatan peran ratu adil) di bandung pada januari 1950 menjadikan rakyat semakin tidak puas terhadap kondisi pemerintah RIS. Oleh karena itu, rakyat bandung menuntut dibubarkannya pemerintah Negara Pasundan untuk menggabungkan diri dengan RI. Pada februari 1950 pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang darurat yang isinya pemerintah Pasundan menyerahkan kekuasaannya pada Komusaris Negara (RIS), Sewaka.
Gerakan yang dilakukan di Pasundan ini kemudian diikuti oleh Sumatera Selatan dan negara-negara bagian lain. Negara-negara bagian lain yang menyusul itu cenderung dengan RI. Pada akhir maret 1950 tinggal empat negara bagian saja dalam RIS, yakni Kalimantan Barat, Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur dan RI setelah diperluas. Selanjutnya pada 21 april 1950 Presiden Sukaawati dari NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia bergabung dengan RI menjadi negara kesatuan.
Melihat dukungan untuk kembali ke NKRI  semakin luas, maka diselenggarakanlah pertemuan antara Moh. Hatta dan kepala negara bagian NIT dan Sumatera Timur. Akhirnya pada 19 mei 1950 diadakanlah konferensi antara wakil-wakil RIS untuk kembali ke Negara Kesatuan RI.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kembalinya ke NKRI maka proses kembali ke NKRI tersebut dilakukan dengan cara mengubah UUD RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara RI. UUDS ini disahkan pada 15 agustus 1950 dan mulai berlaku tanggal 17 agustus 1950. dengan demikian sejak saat itulah Negara Kesatuan RI menggunakan UUD Sementara (1950) dan demokrasi yang ditetapkan adalah Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer. Jadi berbeda dengan UUD 1945 yang menggunakan Sistem Kabinet Presidensiil.
Semenjak Indonesia menggunakan sistem Kabinet Parlementer keadaan politik tidak stabil. Partai-partai politik tidak bekerja untuk kepentingan rakyat akan tetapi hanya untuk kepentingan golongan saja. Wakil-wakil partai yang saling bertentangan. Keadaan yang demikian rakyat menginginkan segera dilaksanakan pemilihan umum. Dengan pemilihan umum diharapkan dapat terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga terbentuk pemerintahan yang stabil.
Pemilihan umum merupakan program pemerintah dari setiap kabinet. Pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan panitia pemilihan umum pusat dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni :
1.      gelombang I, tanggal 29 september 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR
2.      gelombang II, tanggal 15 desember 1955 untuk memilih anggota-anggota konstituante (badan pembuat UUD).
            Suatu pesta demokrasi nasional pertama kali yang diadakan sejak Indonesia merdeka itu dilakukan oleh lebih dari 39 juta rakyat Indonesia. Pemilihan umum I tahun 1955 berjalan secara demokratis, aman, dan tertib sehingga merupakan suatu prestasi yang luar biasa dimana rakyat telah  dapat menyalurkan haknya tanpa adanya paksaan dan ancaman. Walaupun begitu hasil pemilu belum dapat memenuhi harapan rakyat karena masing-masing partai masih mengutamakan kepentingan partainya daripada untuk kepentingan rakyat. Oleh karena pada waktu itu masih mengalami krisis politik dan berakibat lahirnya demokrasi terpimpin.
Sebelum lahirnya demokrasi terpimpin, pada saat itu di negara kita diterapkan Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer. Pertentangan antarpartai politik seringkali terjadi. Situasi politik dalam negeri ini tidak stabil dan didaerah-daerah mengalami kegoncangan kerena berdirinya berbagai dewan yang kemudian menjadi gerakan yang ingin memisahkan diri. Karena keadaan politik yang tidak stabil maka Presiden Soekarno pada 21 februari 1957 mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan ”konsepsi presiden”. Yang isinya adalah:
ð sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin
ð akan dibentuk ”Kabinet Gotong-Royong”, yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari empat partai besar.
ð Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.
Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI menolak konsepsi ini dan harus berpendapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus yang memakan waktu kurang lebih tiga tahun, yakni sejak sidang pertama di Bandung 10 november 1956 sampai akhir tahun 1958. akan tetapi sidang tersebut tidak membuahkan hasil yakni untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan hanya merupakan perdebatan sengit
Pada tanggal 22 april 1959 di hadapan kontituante, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. pihak pro dan kontra dan militer mendesak Presiden untuk mengumandangkan lagi UUD 1945 melalui dekrit. Akhirnya pada 5 juli 1959 presiden Soeharto menyampaikan dekrit kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 juli 1959 berdampak yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. 
Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.
Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label “Demokrasi Terpimpin”. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.
            Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideolog.
Konfrontasi Indonesia-Malaysia
            Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah “rencana neo-kolonial” untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk mempengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetab Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris)
Nasib Irian Barat Konflik Papua Barat
            Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Irian), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961.
            Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadapa Irian Jaya pada 1 Mei 1963.
Gerakan 30 September / G30 S PKI
            Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.
            Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

Irian Jaya
            Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan “Act of Free Choice” (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.
Timor Timur
            Dari 1596 hingga 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.
            Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis. Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur — melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.
            Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut.
            Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yang menintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002.
            Karena masalah diatas maka jika ada yang bertanya, Undang-Undang (UU) apa yang paling banyak mengalami perubahan atau revisi? Jawabannya adalah UU tentang Pemerintahan Daerah yang lebih dikenal dengan sebutan UU Otonomi Daerah (Otda). Betapa tidak, UU tersebut saat dilahirkan dimaksudkan untuk menggantikan UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan alam demokrasi yang tengah berlangsung di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie (1999). Saat itu UU tentang Otda tersebut dinamakan UU No 22 tahun 1999.

            Mestinya UU tersebut akan diimplementasikan saat itu juga, namun keburu terjadi pergolakan politik, pertanggungjawaban Habibie ditolak DPR dan akibatnya dia tidak boleh mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Pada saat yang bersamaan, partai yang selama ini dianggap sebagai “oposan” terhadap pemerintah, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 1999.

            Dan sebagaimana kita ketahui dari kemelut politik yang terjadi  pada waktu itu, munculah presiden alternatif, yakni KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) terpilih  sebagai Presiden menggantikan BJ Habibie. Sedangkan ketua partai pemenang Pemilu 1999-- Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum DPP PDIP)-- cukup menjadi Wakil Presiden. Sementara nasib UU No 22 tahun 1999 sampai setahun Gus Dur memerintah belum juga disentuh.

            Baru saat menginjak tahun kedua pemerintahannya, Gus Dur mencoba mengimplementasikan UU tersebut namun dengan catatan perlu dicermati dan dikritisi karena peraturan perundangan baru tersebut dinilai menyimpan banyak kontroversi. Asumsi tersebut ternyata tidak meleset, terbukti sejak diimplementasikan UU itu terus menuai protes. Dan kadar resistensinya benar-benar sangat tinggi, sehingga pemerintah perlu membentuk tim untuk merevisi UU No 22 tahun 1999.

            Revisi itu diperlukan terutama karena adanya pasal-pasal yang cukup krusial dan mengancam disintegrasi bangsa. Pasal-pasal yang dinilai sarat dengan embrio negara federal tersebut harus dibuang dari UU tentang Otda tersebut. Namun meskipun pemerintah telah berganti dari Gus Dur kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, rencana revisi UU tersebut belum kelar juga. Barulah menginjak tahun pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) UU tersebut berhasil dirubah menjadi UU No 32 tahun 2004. Dengan perubahan tersebut diharapkan UU tersebut dapat sesuai dengan perkembangan jaman.

            Ternyata? Situasi telah banyak berubah dan perubahan yang terjadi melewati batas-batas kemampuan UU tersebut, terutama dalam hal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Maka UU yang baru berumur sekitar empat tahun, sejak direvisi (2004), kembali harus direvisi lagi agar sesuai dengan tuntutan jaman, maka lahirlah  UU No 12 tahun 2008 perubahan dari UU No 32 tahun 2004. Harapan kita dari perubahan tersebut tidak akan terjadi perubahan lagi. Faktanya?

            Sekarang kalangan DPR tengah ramai memperbincangkan  tentang UU No 32 tahun 2004 untuk direvisi lagi. Karena masalah yang sama, yakni Pilkada langsung yang ternyata dalam implementasinya banyak menimbulkan persoalan. Sehingga muncul wacana agar Pilkada langsung cukup dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota saja. Sedangkan untuk proviinsi cukup dengan penunjukan karena gubernur sesungguhnya adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan azas pengawasan. Sehingga sangatlah janggal, jika gubernur bagian dari pemerintah pusat namun mereka harus dipilih secara langsung.

            Pertanyaan dan persoalannya adalah mengapa beberapakali direvisi, namun kadar resistensi terhadap pelaksanaaan Otonomi Daerah (Otda) tetap saja tinggi? Beberapa pengamat yang dimintai tanggapan umumnya mengatakan, penolakan terhadap UU tentang Pemerintahan Daerah yang ada sekarang sejatinya adalah wujud penolakan rakyat terhadap sistem desentralisasi yang tengah diterapkan di Indonesia.

            Penolakan itu terjadi karena sistem desentralisasi yang mengarah kepada individualisme tidak cocok dengan kultur bangsa Indonesia yang suka hidup bergotong-royong. Ada pameo Jawa yang sangat terkenal, mangan ora mangan asal kumpul (makan tidak makan, asal bersama). Ini menunjukan sikap kekerabatan yang sangat kental di antara bangsa kita. Sistem desenstralisasi yang lebih mengedepankan sifat keakuan terasa sangat asing bagi budaya Pancasila yang lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

            Lebih dari itu, adanya kesenjangan SDM antara pusat dan daerah, atau satu daerah dengan daerah lainnya, menjadikan sistem desentralisasi yang tengah kita terapkan seperti jalan di tempat. Maka tidak heran jika mencuat keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia agar kebijakan Otonomi Daerah atau desentralisasi ditinjau ulang. Bahkan, jika perlu dibubarkan karena kebijakan itu tidak sejalan dengan kebudayaan, kebiasaan dan adat istiadat bangsa.
            Jika kita melihat kembali kebelakang maka pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Di mana sampai dengan tanggal 5 April 1950, 13 Negara/Daerah bagian RIS telah bergabung kedalam Negara RI-Jawa-Yogya. Yang tinggal hanya Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Tetapi dua Negara bagian ini pun bergabung kedalam negara RI- Jawa-Yogya pada tanggal 19 Mei 1950 setelah dicapai kesepakatan antara RIS dan RI-Jawa-Yogya dan ditandatangani Piagam Persetujuan.
            Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
            Pada rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS tanggal 15 Agustus 1950 Presiden RIS Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga setelah RIS dilebur, Soekarno kembali ke Yogya untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat.
            Otonomi daerah merupakan kemandirian suatu daerah untuk membuat dan mengambil kebijakan atau keputusan demi kepentingan daerahnya sendiri. Perjalanan sejarah otonomi daerah dapat kita lihat dari berbagai produk perundang-undangan pemerintah daerah (UU Pemda).
            Sebenarnya, perubahan undang-undang daerah dapat kita artikan sebagai dinamika pembangunan daerah dari waktu ke waktu. Namun, hal itu dapat pula kita anggap sebagai bagian dari penjajakan atau eksperimen politik pemerintah dalam menjalankan kewajibannya.
            Tentu Anda akan tertarik untuk mengikuti perkembangan UU Pemda tersebut, bukan??? Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
UU Nomor 1 tahun 1945
Terbentuknya UU Pemda ini dipengaruhi oleh pertimbangan sejarah pemerintahan pada masa kerajaan dan masa kolonialisme di Indonesia. Penekanan undang-undang ini terletak pada pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan rakyat. Dari UU ini pula ditetapkan tiga macam daerah otonom, yakni daerah karesidenan, daerah kabupaten, dan daerah kota.  
UU Nomor 22 tahun 1948
UU Pemda ini lebih memberikan sorotan pada susunan pemerintah daerah yang demokratis. Di dalamnya ditetapkan dua macam daerah otonom, yakni daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa. Selain itu, juga ditetapkan tiga tingkatan daerah otonom, yaitu daerah otonom provinsi, daerah otonom kabupaten atau kota, dan daerah otonom desa atau kota kecil.
            Di sini, kita dapat pula melihat bahwa pemerintah pusat mulai memberikan perhatian pada penyerahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah.    
UU Nomor 1 tahun 1957
UU Pemda ini adalah pengaturan tunggal yang berlaku sama bagi seluruh daerah di Indonesia untuk pertama kalinya. 
UU Nomor 18 tahun 1965
Perundang-undangan ini menunjukkan adanya sistem otonomi daerah yang seluas-luasnya. Padahal, sistem ini dapat saja menjadi ancaman disintegrasi Negara Kesatuan Republik Iindonesia (NKRI) karena tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan daerah itu sendiri, yaitu pembangunan dalam arti yang luas.
UU Nomor 5 tahun 1974
Dalam UU Pemda ini terjadi perubahan sistem otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana UU Nomor 18 tahun 1965, menjadi sistem otonomi daerah yang riil/nyata dan bertanggung jawab. Undang-undang ni merupakan UU Pemda yang memiliki masa berlaku paling panjang, yaitu selama dua puluh lima tahun.
UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999
            Kehadiran atau amandemen undang-undang ini merupakan salah satu tanggapan dari perkembangan situasi pada masa lengsernya rezim orde baru Soeharto ke  masa reformasi. Jika UU Nomor 5 tahun 1974 cenderung pada otonomi daerah yang bercorak dekonsentrasi, maka di UU Nomor 22 tahun 1999 ini lebih memperlihatkan otonomi daerah yang bercorak devolusi.
            Dekonsentrasi merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab administratif dari pemerntah pusat ke pejabat birokrasi pusat yang berada di lapangan atau daerah. Sehingga, dekonsentrasi nampak sebagai perpindahan volume pekerjaan dari departemen pusat ke perwakilannya yang berada di daerah. Tidak ada penyerahan wewenang untuk mengambil kebijakan atau keputusan bagi pemerintah daerah.
            Sementara devolusi merupakan pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Di sini, pemerintah pusat akan membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintahan pusat untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara mandiri. 
UU Nomor 32 tahun 2004
            Undang-undang ini berisi tentang dominasi lembaga ekseutif dan pengaturan pemilihan kepala daerah, bahkan mencakup 25 % dari keseluruhan undang-undang tersebut (Bab IV bagian delapan, mulai dari pasal 56 sampai pada pasal 119).
            Selain itu, UU ini juga menegaskan bahwa unsur pemerintahan daerah yang memegang peranan dominan adalah pemda dan DPRD, yang keduanya memegang prinsip check and balance.
            Jadi dapat disimpulkan awal terbentuknya otonomi daerah tidak langsung begitu saja muncul. Awalnya Indonesia negara kesatuan, setelah itu sempat pada tahun 1950-an dibentuk dengan sistem RIS (Republik Indonesia Serikat). Ternyata model tersebut tidak cocok dengan Indonesia, karena menimbulkan perpecahan bukan penyatuan.
            Setelah itu, Indonesia kembali ke awal yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Indonesia seolah-olah memiliki ideologi bahwa sudah tidak terpecahkan sedikit pun, tidak mengenal pembagian wilayah. Yang ada hanya negara NKRI dan NKRI adalah pilihan final.
            Kemudian pada zaman Soeharto, hal itu semakin kuat dengan background tentaranya, untuk membangun Indonesia yang benar-benar solid, stabil secara politik, keamanan dan pendekatan stabilitas politik itu dinomorsatukan. Memiliki pandangan seperti itu, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro menilai, ada konsekuensi atau risiko dengan pendekatan seperti itu. Yakni hanya berkutik di tiga titik saja yaitu presiden, birokrasi dan ABRI.
            Seiring jalannya waktu, muncul gerakan reformasi tahun 1998. Ternyata gerakan reformasi tidak hanya untuk KKN, tapi juga memunculkan tuntutan di daerah-daerah supaya daerahnya itu diberikan otonomi daerah. Tuntutan itu nyaring sekali dari daerah-daerah, khususnya yang kaya sumber daya alam (Riau, Kalimantan, Aceh, dan Papua).
            Di awal era reformasi, tuntutan otonomi daerah sudah klimaks. Perasaan ketidakpuasan, ketidakadilan dari daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya sudah mengalami puncaknya. Daerah tersebut merasa dikibuli oleh pemerintah pusat yang tidak juga memberdayakan daerah, tapi hanya menguntungkan elit-elit daerah untuk diajak kerja sama. Seperti dikatakan Zuhro, di era 1998, dengan diboncengi tuntutan otonomi daerah, pemerintah pusat di zaman pemerintahan BJ Habibie mengakomodasi kepentingan daerah tersebut dan dibentuklah tim tujuh untuk merumuskan konsep Otonomi Daerah. Ketujuh perumus itu adalah Ryas Rasyid, Rapiudin Hamarung, Andi Malarangeng, Affan Ghafar, Djohermansyah Djohan, Ramlan Surbakti, dan Lutfi Mutty.
            Kemudian pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diharapkan, dengan adanya kewenangan di pemerintah daerah maka akan membuat proses pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang signifikan.
            Prakarsa dan kreativitas pun terpacu, karena telah diberikan kewenangan untuk mengurusi daerah masing-masing. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat tidak lagi terlalu sibuk dengan urusan-urusan domestik. Ini dimaksudkan agar pusat bisa lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro strategis, serta lebih punya waktu untuk mempelajari, memahami, merespons, berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya.
            Sentralisasi yang sangat kuat telah berdampak pada ketiadaan kreativitas daerah, karena ketiadaan kewenangan dan uang yang cukup. Semua dipusatkan di Jakarta untuk diurus. Kebijakan ini telah mematikan kemampuan prakarsa dan daya kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Akibat lebih lanjut, adalah adanya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang sangat besar.
            Oleh karena itu, muncul anggapan hanya ada satu jawaban untuk mengatasi persoalan sentralisasi ini yaitu otonomi daerah, mengalihkan kewenangan ke daerah. Ini berdasarkan paradigma, hakikatnya daerah sudah ada sebelum Republik Indonesia berdiri. Jadi ketika RI dibentuk tidak ada kevakuman pemerintah daerah.
            Otonomi daerah yang melahirkan semangat kemandirin  dari kunkungan pemerintah juga mendorong proses suksesi kepemimpinan yang dipilih secara langsung. Sebelumnya, selama Orde Baru berkuasa, pemilihan bupati/wali kota dan gubernur dilakukan oleh DPRD.
            Namun dalam perjalanannya, sistem pemilihan perwakilan ini justru menyuburkan praktik suap dan korupsi. Demi memenangkan pertarungan, calon kepala daerah banyak merogoh kocek dalam-dalam untuk mendulang dukungan anggota dewan. Tak pelak ajang pemilihan bupati/wali kota dan gubenur menjadi lahan "basah" bagi anggota dewan. Pada akhirnya model pemilihan seperti ini melahirkan pimpinan yang bukan pilihan dan harapan rakyat, melainkan hasil jual-beli politik.
            Angin reformasi pun berhembus. Rakyat menuntut pemimpin yang bukan seperti memilih kucing dalam karung. Mekanisme demokrasi pun dipertajam. Adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi alat kaderisasi kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Tugas Tambahan :
1.      Jumlah APBN tahun 2010
Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun 2010 sebesar Rp949.656.115.114.000,00. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5, lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp1.047.666.042.990.000,00. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4, sehinggga dala tahun anggaran 2010 terdapat defisi anggaran sebesar Rp98.009.927.876.000,00 yang akan dibiayai dari pembiayaan devisit anggaran.
Sumber : pasal 22 UU No.47 tahun 2009 tentang APBN 2010
2.      Pembagian masing-masing departemen





DAFTAR PUSTAKA
Buku IPS kelas 4 SD
Buku IPS kelas 3 SMP
www.google.com


















Tidak ada komentar:

Poskan Komentar